RAPBD Dairi TA 2013 Ditolak DPRD

Divoting, DPRD Dairi Tolak RAPBD TA 2013

Sejumlah anggota DPRD Dairi mengangkat tangan sementara anggota dewan lainnya diam dalam proses voting atas RAPBD Kabupaten Dairi TA 2013, Selasa (18/12).  DPRD akhirnya memutuskan menolak menetapkan RAPBD menjadi Perda tentang APBD. 

Sidikalang (SIB)

                DPRD Dairi memutuskan menolak menetapkan Rancangan APBD Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2013 menjadi Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Dairi TA 2013, Selasa (18/12) di gedung dewan Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, dalam rapat paripurna DPRD dengan agenda mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi atas RAPBD tersebut.

                Keputusan menolak diambil melalui proses voting (penghitungan suara) ‘one person one vote’ dengan sistem terbuka, menyusul “skor akhir” 3-3 dalam penyampaikan pendapat akhir fraksi-fraksi.  Dari enam fraksi di DPRD, tiga (Fraksi P Golkar, F-PDK, F Gabungan-PAN) menyatakan dapat menerima RAPBD TA 2013 ditetapkan menjadi Ranperda meski disertai catatan dan masukan, tiga lainnya (F-PDIP, F-P Demokrat, F Gabungan Rakyat Bersatu) menyatakan menolak. 

Dalam proses voting yang dipimpin Ketua DPRD Delphi Masdiana Ujung SH MSi dipandu Sekretaris DPRD Drs Wesly P Manullang MM dibantu staf, dari 26 orang anggota dewan yang hadir (dari total 30 wakil rakyat), 14 menyatakan menolak RAPBD, 11 menerima, 1 abstain.  Sebelumnya rapat menyepakati hanya dua opsi pilihan untuk voting yakni menerima RAPBD atau menolak RAPBD.

Rapat paripurna dipimpin Delphi didampingi dua wakil ketua Ir Benpa Hisar Nababan dan Suparto Gultom.  Hadir, Bupati Dairi KRA Johnny Sitohang Adinegoro, Sekdakab Julius Gurning SSos MSi, para kepala badan, dinas dan kantor di lingkungan Pemkab dan undangan lainnya.

Menyusul keputusan penolakan itu, Sekretaris DPRD segera melakukan kontak dengan pihak Pemprovsu untuk berkonsultasi, yang hasilnya langsung disampaikan kepada ketua dewan.  Selama proses konsultasi itu, rapat diskors.

Delphi kemudian menyampaikan dua opsi sebagaimana arahan pihak Pemprovsu, yakni pertama, penjadwalan ulang pembahasan RAPBD TA 2013 pada Januari mendatang, atau, kedua, pelaksanaan APBD TA 2013 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bupati yang menjawab tawaran Ketua DPRD menyatakan pihak Pemkab memilih opsi kedua.  Tak lama kemudian sidang ditutup tanpa ada penandatanganan berita acara dan juga penyampaian pidato penutup dari Bupati.

Penolakan RAPBD TA 2013 oleh sejumlah fraksi serta anggota DPRD tersebut dilatari sejumlah alasan dan argumen.  Misalnya, anggota dewan berpendapat Pemkab belum memberikan penjelasan rinci kemana dialihkan anggaran sejumlah kegiatan di draf RAPBD yang telah dicoret anggota dewan, juga faktor adanya sejumlah pos yang dirasa kurang pas (seperti belanja modal yang tidak mencapai 29 persen sebagaimana ketentuan), ditambah adanya pernyataan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Dairi Jubel Sianturi yang menyebutkan “Lebih baiklah DPRD menolak anggaran ini” pada saat rapat badan anggaran DPRD dengan pihak Pemkab.

Seusai rapat paripurna, Bupati Dairi kepada pers mengatakan pihaknya telah mencoba melakukan hal yang terbaik dalam pembahasan RAPBD TA 2013.  Namun jika akhirnya kondisinya seperti ini, katanya, masyarakat yang menilai.  Ia menyatakan tidak setuju jika dikatakan penolakan RAPBD juga disebabkan faktor kelemahan jajaran Pemkab sendiri.

Menurut Bupati, pihaknya segera berkordinasi dengan pihak Pemprovsu untuk menindaklanjuti hasil persidangan DPRD itu. 

RAPBD Dairi TA 2013 yang diajukan Pemkab sendiri sebesar Rp 693.071.582.000, dengan rincian pendapatan daerah sebesar Rp 693.071.582.000, belanja daerah Rp 727.212.591.000 (defisit Rp 34.141.009.000), pembiayaan daerah Rp 44.441.009.000.  Rapat paripurna kemarin berlangsung aman dan lancar, meski aktivis LSM di Sidikalang terlihat ramai di gedung dewan menyaksikan jalannya rapat. (B4)

Dimuat di Harian Sinar Indonesia Baru (SIB), Rabu, 19 Desember 2012, halaman 1.