Umat Kristiani, Pendeta dan Kepala Desa Demo ke DPRD

Limaratus Umat Kristiani bersama Pendeta dan Kepala Desa Datangi DPRD Dairi

·         Dairi Lingga : Semua Pihak Harus Berpikiran Jernih dan Berhati Dingin

 PENJELASAN : Ketua DPRD Dairi Delphi Masdiana Ujung (2 kiri) memberi penjelasan pada massa saat unjuk rasa lima ratus umat Kristiani bersama pendeta dan kepala desa ke DPRD Dairi, Jumat (21/12). 

Sidikalang (SIB)

Sekira limaratus umat Kristiani, para pendeta dan para kepala desa di Dairi mendatangi Kantor DPRD Dairi di Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Jumat (21/12), menyampaikan aspirasi seputar anggaran untuk kerohanian dan kepala desa dalam APBD Dairi Tahun Anggaran 2013.  RAPBD TA 2013 sendiri telah ditolak DPRD dalam rapat paripurna dewan, Selasa lalu.

Massa yang berjalan kaki dari titik kumpul di Gereja HKBP Jalan Gereja Sidikalang, tiba di Jalan Sisingamangaraja depan kantor DPRD sekitar pukul 10.30 WIB, membawa sejumlah spanduk dan poster. 

Pada Jumat pagi kemarin DPRD seyogianya menggelar rapat paripurna Ranperda RTRW, dihadiri pejabat Pemkab dan Muspida.

Pintu gerbang kantor dewan telah ditutup dan dijaga polisi saat massa tiba.  Praktis, massa berkerumun di badan jalan, sedangkan arus lalu lintas di kawasan itu dialihkan. Tak lama berselang sejumlah aktivis dari organisasi perempuan Pakpak ikut bergabung.  Massa mendesak agar bisa masuk ke halaman Kantor DPRD, namun pasukan polisi dipimpin langsung Kapolres AKBP Enggar Pareanom tidak mengizinkan.  Massa sempat berteriak-teriak kecewa.  Pimpinan aksi kemudian melakukan orasi.

 ASPIRASI : Juru bicara massa menyampaikan aspirasi dan tuntutan saat unjuk rasa lima ratus umat Kristiani bersama pendeta dan kepala desa ke DPRD Dairi, Jumat (21/12). 

Di tengah situasi riuh, sejumlah aktivis dari Himpunan Mahasiswa Pakpak Indonesia dipimpin Fitrianto Berampu datang ke lokasi dan selanjutnya berorasi dengan topik yang berbeda, yakni mendesak agar temuan-temuan BPK RI di Kabupaten Dairi diusut.  Namun aksi mereka tidak berlangsung lama.

Ketua DPRD Delphi Masdiana Ujung didampingi sejumlah anggota dewan termasuk Dahlan Sianturi, Sondher Sembiring, Pisser Simamora, Dapotan Silalahi, Agus Ujung, Residen Damanik, kemudian keluar dari kantor dewan dan selanjutnya dilakukan dialog.  Wakil Bupati Irwansyah Pasi, Sekdakab Julius Gurning, Kapolres, Dandim 0206/D Letkol Inf Benny Satria, Ketua PN Herry Suryawan, Kajari diwakili Kasi Pidum S Simbolon juga ikut mendampingi wakil rakyat.  Berbatas pagar kantor dewan yang juga ditumbuhi bermacam bunga, massa dan wakil rakyat melakukan dialog.

Ketua Umum Badan Musyawarah Antar Gereja Dairi Pdt B Sihotang STh, Sekretaris BMAG Pdt A Lumban Tobing STh (juga Praeses HKI Dakota), Pdt H Harianja MMin (Sekretaris HKI Dakota) serta seorang perwakilan kepala desa kemudian menyampaikan aspirasi dan tuntutan.  Mereka mempertanyakan soal anggaran untuk wisata rohani ke Yerusalem dan umroh ke Mekkah dicoret DPRD, juga soal informasi dana untuk pengadaan sepeda motor bagi kepala desa dicoret dewan.  Mereka juga mempertanyakan alasan penolakan RAPBD TA 2013.

Ketua DPRD mengatakan dewan mencoret dana ke Yerusalem karena tidak sesuai dengan prinsip bansos. Soal sepeda motor kepala desa, tidak ada dicoret karena memang dalam draf usulan dari Pemkab juga tidak ada.  Walau menyisakan ketidakpuasan massa, pertemuan diakhiri dengan doa bersama.

Sementara itu, saat terjadi dialog, sempat pula terjadi “insiden” di dekat pintu masuk DPRD Dairi.  N br Cibro dari Perpi terlihat “marah-marah” kepada Ketua DPRD Ir Benpa Hisar Nababan dan menyerang Ketua DPC PDIP Dairi itu.  Tiga anggota Polisi Wanita dari Polres kemudian “menggiring” br Cibro keluar dari kantor dewan.  Menurut Benpa, dia tidak tahu mengapa diserang.  “Saya dibilang membuat kacau, lalu dipukul, tapi bagaimanalah, dia seorang ibu-ibu, tak mungkin kita melawan.”

Secara terpisah, Dairi Lingga, seorang tokoh pemuda Dairi, kepada SIB mengatakan, seluruh elemen masyarakat terutama LSM dan tokoh agama, demikian juga Pemkab dan DPRD Dairi mesti “berpikiran dingin” dan berhati jernih serta tidak memaksakan kehendak.  Situasi sekarang sudah mulai panas, katanya.  Pemicunya ialah permasalahan politik anggaran di DPRD yakni DPRD menolak menetapkan RAPBD TA 2013.   Hubungan DPRD dengan Pemkab juga menjadi tidak harmonis.  “Lalu masyarakat dan tokoh agama juga jadi ikut terpancing dan terbawa dalam permasalahan politik, ini akan membuat kacau karena jadi banyak kepentingan terutama menjelang Pilkada Dairi.”

Ia juga meminta Kapolres Dairi bersikap tegas sekaligus bijak.  “Kalau ada kelompok masyarakat meminta ijin untuk audiensi, ya sebenarnya tidak boleh dong jadinya unjuk rasa.  Apalagi ketika Natal Polres kemarin Kapolres mengatakan selama bulan Natal ini tidak boleh ada aksi di Dairi.  Semua ada aturan main.  Kalau kita main-main dengan aturan main, kita sendiri yang akan merasakan akibatnya.” (B4)

Dimuat di Harian Sinar Indonesia Baru (SIB), SIB, Sabtu, 22 Januari 2012, halaman 6.