Program “Bekerja untuk Rakyat” dan Tantangan Kabupaten Dairi

Laporan : Herry Suranta Surbakti

Wartawan SIB

            Balai Budaya Sidikalang, Kamis, 15 Oktober 2009.  Bupati Dairi Johnny Sitohang, yang ketika itu baru sekitar enam bulan dilantik Gubernur Sumatera Utara (ketika itu) H Syamsul Arifin, tampil sebagai pembicara dalam acara Seminar Tahun Diakonia HKBP Distrik VI Dairi Tahun 2009. 

Dengan topik ‘Program kerja Pemerintah Kabupaten Dairi’, Bupati pun berbicara banyak tentang program-programnya, terutama pertanian, pendidikan dan kesehatan, tiga pilar utama programnya. Di hadapan tigaratusan warga, ia berbicara tentang petani Dairi yang tetap belum bisa maju akibat pasar yang tidak stabil dan mengaitkannya dengan rencana pembentukan perusahaan daerah Kabupaten Dairi, sebuah perusahan yang disebutkannya akan banyak berperan membantu petani karena juga berfungsi menampung hasil pertanian, terutama produk unggulan seperti jagung dan kopi, pada saat harga pasar di bawah harga standar yang ditetapkan.  Dengan begitu, potensi kerugian yang dialami petani dapat diperkecil.  Untuk itu Johnny Sitohang mengatakan perusahaan daerah tersebut akan beroperasi efektif mulai Januari 2010.

            Namun apa yang terjadi? Ternyata “janji” soal beroperasinya perusahaan daerah itu jauh meleset dalam kenyataan. Pada Januari 2010, perusahaan daerah dimaksud (PD Pasar) belum lahir, bahkan rekrutmen dan seleksi calon direksi baru dilakukan Juni 2010.  Demikianlah, tiga direksi PD Pasar akhirnya dikukuhkan pada Rabu 7 Juli 2010.  Meski demikian awal Oktober 2010 pun PD Pasar belum beroperasi sepenuhnya karena masih harus melakukan rekrutmen personalia.

            Kita tidak tahu secara persis apa sebenarnya yang terjadi sehingga perusahan yang direncanakan beroperasi Januari, ternyata awal Oktober pun belum beroperasi.  Tapi kita patut menduga ada sesuatu yang salah di situ.  Mantan Bupati Dairi Dairi (1999-2009) DR Master Parulian Tumanggor dalam suatu perbincangan dengan wartawan pernah mengeluhkan stafnya di Pemkab yang sering mengecewakan dalam bekerja. Rencana dan konsep bagus, tapi kurang dalam implementasi atau pelaksanaan. Apakah persoalan yang sama, kinerja staf yang tidak seperti diharapkan, juga sedang dihadapi Bupati Dairi?  Ataukah Johnny Sitohang, mengingat latar belakangnya sebagai seorang politisi, bukan birokrat, dalam kadar tertentu terlalu gampang memberikan “janji” dan harapan kepada masyarakat?

Betapapun, soal PD Pasar ini hanyalah satu contoh betapa program untuk kepentingan rakyat sering tidak berjalan sesuai rencana, di Dairi.  

BEKERJA UNTUK RAKYAT

            Tanggal 20 April 2009, Gubsu (ketika itu) Syamsul Arifin melantik Johnny Sitohang dan Irwansyah Pasi SH sebagai Bupati dan Wakil Bupati Dairi periode 2009-2014. Sitohang yang juga Ketua Partai Golkar Kabupaten Dairi, sebelumnya merupakan Wakil Bupati Dairi 2004-2009, sementara Pasi sebelumnya menjabat Kepala Kantor Pemdes di Pemkab.  Banyak pihak berpendapat pasangan pelangi ini ideal karena satu berlatar belakang politisi, satu lagi birokrasi sehingga saling melengkapi.

Tak lama berselang, Bupati menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Dairi tahun 2009-2014 yang berangkat dari visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Dairi “Bekerja untuk rakyat” dan ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Dairi tahun 2005-2025 di DPRD Dairi. Kedua Ranperda itu kemudian ditetapkan DPRD menjadi Peraturan Daerah.

            Pertanyaannya, bagaimana menjabarkan konsep “Bekerja untuk rakyat” itu?  Begitu mulai bekerja setelah dilantik, Bupati secara agak jelas terlihat berusaha keras menyampaikan penajaman konsep “Bekerja untuk rakyat itu” kepada seluruh jajarannya di Pemkab. Sebagaimana dikatakan Johnny dalam perbincangan dengan wartawan, awal Mei 2009, dia telah memaparkan penajaman visi misi dan konsep “Bekerja untuk rakyat” itu kepada pimpinan SKPD dan unit kerja lainnya agar terdapat kesamaan pola pikir dan pola tindak di segenap jajaran Pemkab.

Konsep “Bekerja untuk rakyat” dalam prakteknya kemudian dijabarkan dengan kunjungan kerja ke desa-desa secara rutin oleh seluruh pejabat Pemkab bersama staf.  Dibentuk tiga tim, masing-masing dipimpin Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dengan tujuan desa dan kecamatan berbeda namun pada saat bersamaan. Ketiga tim tersebut biasanya berangkat Jumat pagi dan tiba kembali di Sidikalang pada Sabtu malam.

            Di desa, tim kunker melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan lansung dengan masyarakat, misalnya gotong royong membuka jalan (misalnya jalan yang menghubungkan dua dusun), mendatangi ladang warga dan ikut melakukan kegiatan bertani seperti menanam bibit atau memanen hasil tani dan kebun, membersihkan desa, mengecat rumah ibadah, membagikan bibit pohon untuk ditanam bersama, melakukan pemeriksaan kesehatan gratis terhadap masyarakat, pengurusan KTP/kartu keluarga dan lainnya.

Biasanya pula, kunker juga diramaikan dengan acara hiburan kibord yang dirangkaikan pertemuan dan tanya jawab dengan masyarakat setempat.  Para pejabat Pemkab itu kemudian menumpang tidur di rumah-rumah warga.  Hingga Mei lalu, sebagaimana disebutkan Bupati baru-baru ini dalam sebuah kesempatan di Panji, sudah lebih 120 desa yang dikunjungi tim kunker.  Program tersebut akan terus dilanjutkan hingga waktu yang belum ditentukan, bahkan sejak Maret lalu kuantitas kegiatan kunker ditingkatkan menjadi setiap 2 minggu.

TANTANGAN

            Sampai di sini, wajar rasanya banyak pihak menyampaikan pujian pada Pemkab Dairi atas programnya yang rajin turun ke desa-desa, meski di lain pihak ada juga yang menyorotinya.  Namun begitu, wajar juga jika diajukan pertanyaan, sudah sejauh mana, secara terukur, tingkat keberhasilan program “Bekerja untuk rakyat” yang diejawantahkan dalam bentuk kunjungan ke desa-desa itu? Seberapa besar manfaat dan hasilnya yang dirasakan masyarakat? Seberapa jauh desa-desa yang telah dikunjungi tersebut mengalami kemajuan?

            Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut dirasa perlu untuk mengetahui seberapa kuat konsep “Bekerja untuk rakyat” mencapai sasarannya. Hal itu juga penting terkait dengan adanya sinyalemen banyak pihak bahwa, maaf, pelaksanaan kunjungan kerja ke desa-desa sebenarnya lebih “dilatarbelakangi” kepentingan ‘2014’ nanti (hal yang terasa masuk akal, terlebih Johnny Sitohang sendiri dalam pertemuan-pertemuan dengan masyarakat saat kunker sering menyinggung soal keinginannya ‘dua periode’, meski lebih sering disampaikan secara guyon).

            Menurut penelusuran wartawan dan juga pendapat sejumlah warga, program “Bekerja untuk rakyat” yang diterjemahkan dengan kunjungan kerja ke desa-desa secara rutin itu belumlah bisa dikatakan menuai hasil yang maksimal.  Lagi pula, sebenarnya permasalahan di desa tidaklah sesederhana seperti yang didalami tim kunker: gotong royong membersihkan desa, mengecat rumah ibadah, membantu memanen, pemeriksaan kesehatan dan semacamnya.  Hal-hal pokok seperti masih kurangnya ‘skill’, minimnya penguasaan teknologi informasi, kurangnya modal, minimnya akses ke pasar, masih belum memadainya infrastruktur jalan raya serta kurang berfungsinya lembaga-lembaga formal, yang semuanya merupakan kendala dalam mendongkrak pertumbuhan desa-desa secara umum, hal-hal seperti itulah yang seharusnya mendapat perhatian yang mendalam sehingga tidak terkesan menyentuh kulit-kulitnya saja.

Tanggal 1 Oktober mendatang, Kabupaten Dairi akan genap berusia 64 tahun.  Menurut catatan wartawan, pada momen hari jadi ini perlu ditegaskan lagi apa (lagi) yang hendak dibuat untuk menjadi kebanggaan Kabupaten Dairi untuk mengejar ketertinggalannya? Sebab, diakui atau tidak, Kabupaten Dairi secara umum masih dianggap tertinggal dibanding kabupaten-kabupaten lain yang sudah lebih maju di Sumatera Utara.

Di bidang kebersihan dan pengembangan kota, Sidikalang sebagai wajah Kabupaten Dairi terbilang belum banyak beranjak maju. Malah penerima penghargaan Kalpataru tahun 2010 kategori penyelamat lingkungan Hasoloan Manik dari Kabupaten Dairi ‘menantang’ Pemkab untuk lebih serius menata kota Sidikalang sehingga bisa bersaing meraih Adipura.  Satu hal yang patut dibanggakan adalah sebagian besar jalan nasional yang melewati kota Sidikalang sudah diperbaiki pada 2010 lalu sehingga kota terlihat rapi (dikerjakan dengan dana APBN dan APBNP TA 2010).  Di bidang investasi, terbilang masih sepi.  Bidang pariwisata, pengelolaan Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo, obyek wisata rohani yang telah menjadi ikon Kabupaten Dairi, terkendala dana yang makin minim.  Sementara itu upaya pengembangan pariwisata pantai Silalahi juga jalan di tempat ketika dana begitu minim.  Bidang pertanian, petani masih mengeluhkan akses ke pasar dan tidak adanya jaminan harga.  Infrastuktur yang dibangun dengan biaya besar juga masih banyak yang mubazir atau tidak berfungsi seperti terminal sitinjo, ‘cold storage’ (gudang pendingin), terminal agribisnis, balai benih ikan. Tak salah rasanya kalau dikatakan ‘PR’ dan tantangan Pemkab Dairi masih menumpuk.

Dimuat di Harian SIB, Juni 2011.