DIANGGAP MENGGANGGU PROGRAM, 11 FASILITATOR DAN TENAGA LAPANGAN PNPM PISEW DI DAIRI DIBERHENTIKAN

DIANGGAP MENGGANGGU PROGRAM, 11 FASILITATOR DAN TENAGA LAPANGAN PNPM PISEW DI DAIRI DIBERHENTIKAN

·         KETUA TIM SEKRETARIAT PNPM PISEW DAIRI : ITU URUSAN KONSULTAN, BUKAN URUSAN KITA

Sidikalang (SIB)

            Dianggap mengganggu program karena melakukan mogok kerja selama 7 hari, 11 personil fasilitator kecamatan (FK) dan tenaga teknis lapangan (TtL) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM PISEW) di Kabupaten Dairi diberhentikan. 

Kesepakatan pemberhentian itu dituangkan dalam berita acara rapat di kantor Bappeda Dairi, 7 Februari lalu yang ditandatangani Ketua Tim Kordinasi PNPN-PISEW Dairi Sebastianus Tinambunan (Kepala Bappeda), Ketua Tim Sekretariat PNPM-PISEW Dairi Besli Pane, Konsultan Manajemen Provinsi Sumut Subur Tarigan, Konsultan Manajemen Tekhnik Provinsi Charles Gultom, tenaga ahli Unit Pengaduan Masyarakat Provinsi Yusri, Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) Rosbel Sinaga dan Asisten Tekhnik Kabupaten (ATK) Bungka Tua Lumban Gaol.  Satu poin lain kesepatakan adalah melakukan rotasi ATK Dairi ke kabupaten lain.

            Sebelas FK dan TtL dari 5 kecamatan di Dairi yang ikut program PNPM PISEW (yakni Kecamatan Berampu, Lae Parira, Parbuluan, Silahisabungan, Sitinjo, plus satu kawasan strategis kabupaten) tersebut membenarkan ketika ditanya wartawan, Selasa (21/2), di sebuah hotel di Sidikalang.  Hadir juga di tempat itu Charles dan Bungka yang juga membenarkan kesepakatan pemberhentian para FK dan TtL.

            Menurut Deo Simbolon dan Jonner Hutapea, dua dari 11 FK dan TtL, memang benar mereka telah mengirim surat ke pusat, meminta agar KMK dan ATK Dairi diganti atau dievaluasi dengan alasan adanya masalah dana (terdapat sejumlah dana yang merupakan hak mereka tapi tidak diterima) dan kepemimpinan.  Dalam surat tersebut mereka juga mengancam akan mengundurkan diri (jika tuntutan tidak dipenuhi).  Menyusul surat itu, para FK dan TtL juga melakukan aksi mogok selama 7 hari dan tidak menghadiri orientasi dan workshop PNPM-PISEW yang dilakukan Pemkab Dairi, 7-8 Februari silam di Sidikalang.

            Dijelaskan FK dan TtL, sebenarnya mereka tidak sungguh-sungguh ingin mengundurkan diri, hanya sebagai ancaman agar tuntutan dipenuhi.  “Tadinya kami ingin minta keadilan tapi malah jadi diadili,” kata mereka dan mengatakan mereka meminta agar diperkejakan kembali.

            Kepada wartawan, Charles mengatakan sesuai hasil rapat di Bappeda memang telah diputuskan untuk mengganti seluruh personil FK dan TtL di Dairi yang melakukan aksi mogok.  “Karena mereka sudah dianggap mengganggu program, apalagi mereka juga tidak hadir pada acara workshop dan orientasi yang dihadiri para pejabat Pemkab dan camat,” katanya dan menambahkan pihaknya saat itu telah mencoba menghubungi FK dan TtL namun tidak ada di mess dan HP mereka juga tidak aktif.

            Ketua Tim Sekretariat PNPM PISEW Dairi dihubungi SIB, kemarin, mengaku tidak tahu soal pemberhentian dan penggantian personil itu.  Ditanya bahwa ia juga ikut menandatangani berita acara rapat pada 7 Februari yang menyepakati penggantian seluruh personil FK dan TtL, Besli mengatakan, ”Iya, tapi soal diganti atau tidak diganti bukan urusan kita, itu urusannya konsultan. Yang kita tahu orang itu (FK dan TtL) membuat surat untuk memboikot pelaksanaan PNPM dan selama tujuh hari kalau tidak ditindaklanjuti orang itu akan mengundurkan diri secara permanen, itu yang kita tahu.”

Mereka yang diberhentikan itu adalah Deo Simbolon FK Berampu, Suganda Angkat TtL Berampu, Besman Padang TtL Lae Parira, Jonner Hutapea FK Parbuluan, Ezra F Ginting TtL Parbuluan, Yohanes Saragih FK  Silahisabungan, Roy SP Ssormin TtL Silahisabungan, Manatar Sitorus FK Sitinjo, Ronny M Purba TtL Sitinjo, Mikael Marbun FK KSK, Pandapotan Hutagaol TtL KSK.  (T14)

Sumber : Harian Sinar Indonesia Baru (SIB), Kamis 23 Februari 2012 Halaman 6.