DPRD DAIRI HERAN LIHAT SELURUH FK DAN TTL PNPM PISEW DI DAIRI DIBERHENTIKAN DENGAN GAMPANGNYA

DPRD DAIRI HERAN LIHAT SELURUH FK DAN TTL PNPM PISEW DI DAIRI DIBERHENTIKAN DENGAN GAMPANGNYA

Sidikalang (SIB)

DPRD Dairi merasa heran melihat demikian gampangnya seluruh fasilitator kecamatan (FK) dan tenaga teknis lapangan (TtL) atau biasa disebut konsultan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) di Kabupaten Dairi diberhentikan.  Padahal filosofi awal program tersebut adalah bertujuan mengurangi tingkat pengangguran penduduk, selain mengurangi penduduk miskin.

            Wakil Ketua DPRD Dairi Ir Benpa Hisar Nababan, Jumat (24/2) di Sidikalang mengatakan hal itu menanggapi berita diberhentikannya seluruh (11 orang) FK dan TtL PNPM PISEW di Dairi karena dianggap mengganggu program (SIB, Kamis 23/2, Hal 6).

Seperti diberitakan, 11 personil itu sempat mogok kerja 7 hari serta tidak menghadiri acara workshop dan orientasi yang digelar Pemkab Dairi pada 7-8 Februari lalu, sebagai tindakan penekan untuk mendukung tuntutan mereka yakni agar Asisten Tekhnik Kabupaten (ATK) Bungka Tua Lumban Gaol diganti.  Tuntutan itu sendiri dilakukan terkait masalah dana (terdapat sejumlah hak mereka yang tidak dibayarkan, termasuk BOP sejak April 2011, dana sosialisasi dan dana pelatihan) serta kepemimpinan.

“Kita heran kenapa segampang itu seluruh personil konsultan dan tenaga lapangan diberhentikan dengan berdasarkan kesepakatan rapat di kantor Bappeda Dairi.  Padahal ini kan program nasional yang sumber dananya APBN.  Dan kita lihat selama ini kinerja mereka bagus, bisa ditanya kepada masyarakat di tempat mereka ditugaskan,” kata Benpa.

Ia menyatakan tidak setuju dengan tindakan pemberhentian FK dan TtL itu karena bertentangan dengan prinsip PNPM.  Lagipula harus dilihat latar belakang tuntutan mereka itu, yaitu adanya persoalan menyangkut dana dan kepempinan yang mempengaruhi kinerja mereka, ujarnya dan menyebutkan ia sempat ikut kegiatan sosialisasi PNPM PISEW di Jakarta, beberapa tahun lalu, bersama Ketua Bappeda Dairi (ketika itu Drs Manihar Bakkara) sehingga tahu sedikit banyak.

Menurutnya, personil FK dan TtL sebaiknya menempuh upaya hukum jika langkah dialog atau mediasi tidak membuahkan hasil.  “Saya kira banyak orang yang bersimpati kepada mereka dan kita bersama teman-teman dari DPRD tetap mendukung.” (T14)

Sumber : Harian Sinar Indonesia Baru (SIB), Senin 27 Februari 2012 Halaman 6.