Masih Banyak yang Harus Dikerjakan agar Kenyataan bisa Seindah Kata-kata dalam Pidato

Wakil Ketua DPRD Dairi Soal Pidato Kenegaraan Presiden  :

Masih Banyak yang Harus Dikerjakan agar Kenyataan bisa Seindah Kata-kata dalam Pidato

 

Sidikalang (SIB)

            Pidato kenegaraan Presiden SBY menyambut Hari Kemerdekaan RI ke-67 cukup bernas.  Meski demikian, masih banyak yang harus dikerjakan agar kenyataan bisa seindah kata-kata dalam pidato.

            Demikian penilaian Wakil Ketua DPRD Dairi Ir Benpa Hisar Nababan, Kamis (16/8), atas pidato kenegaraan Presiden SBY di gedung DPR di Jakarta yang disaksikan para pejabat Pemkab dan Muspida Dairi bersama anggota dewan melalui layar televisi dalam rapat paripurna DPRD Dairi di Sidikalang, Kamis (16/8).

“Isu soal pemberantasan korupsi misalnya, kita lihat kenyataannya korupsi sudah semakin meluas, baik di pusat maupun daerah, tapi tindakan nyata oleh beberapa lembaga penegak hukum sepertinya kurang serius.”

Menurut Benpa, isu soal konflik lahan yang diangkat Presiden merupakan salah satu hal yang perlu digarisbawahi.  “Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah membentuk tim terpadu terdiri dari BPN, Polri, dan instansi terkait untuk mencari solusi terbaik atas masalah konflik lahan.  Masalahnya selama ini kan kebanyakan petani sebagai salah satu penyumbang pajak ternyata tidak punya lahan, sementara di lain pihak ada yang punya lahan di luar kewajaran dengan cara-cara yang tidak wajar.  Contohnya di Buol, ada yang entah bagaimana caranya bisa menguasai lahan sampai 3 ribu hektar padahal petaninya tidak punya tanah.  Ketidakadilan seperti ini harus diakhiri, reformasi agraria harus terus dilanjutkan.  Rencana penggunaan 3 ribu hektar untuk perusahaan kopi di Parbuluan Dairi juga sebenarnya kurang cocok, karena di sisi lain ternyata banyak petani tidak punya lahan sendiri utuk dikelola.”

Ketika masa Orde Baru, lanjut Benpa, secara jelas diketahui banyak lahan petani dan masyarakat yang dicaplok dengan dalih untuk negara, termasuk oleh kekuatan militer.  Sekarang, ketika reformasi bergulir, rakyat sudah berani menuntut kembali tanah mereka yang telah sekian lama dirampas.  “Selain itu memang banyak juga sengketa lahan akibat tidak jelasnya batas dan dokumen kepemilikan.  Saya kira itulah tugas terberat tim yang disebutkan Presiden ini, menyelesaikan masalah dengan cara pendekatan hukum, sosial dan budaya,” tandas Benpa. (B4)

 

Sumber  : Harian Sinar Indonesia Baru (SIB).