PASAR SIDIKALANG

SEHARI SETELAH PENERTIBAN, PASAR SIDIKALANG KEMBALI SEMRAWUT

·         WAKIL KETUA DPRD DAIRI : BUKAN SALAH PEDAGANG, TAPI PEMKAB YANG TIDAK SIAP

Sidikalang (SIB)

Pasar Sidikalang kembali terlihat semrawut pada hari pekan Sidikalang, Sabtu (22/6), atau sehari setelah  penertiban pedagang oleh Pemkab Dairi dibantu petugas Polres dan Kodim.  Jalan Dairi, Jalan Pekan, Jalan Trikora dan Jalan Sekolah (empat jalan yang mengelilingi pasar bertingkat Sidikalang) yang sehari sebelumnya terlihat sudah bersih dari lapak dan kios tempat berjualan, kemarin kembali terlihat ramai dengan pedagang yang menggelar dagangannya di pinggir jalan.

Petugas Satpol PP dibantu personil TNI dan Polri tak bisa berbuat banyak.  Alat berat dan mobil pemadam kebakaran yang disiagakan di lokasi pasar juga terlihat ‘menganggur’, tidak seperti sehari sebelumnya saat para pedagang yang berjualan di luar areal pasar bertingkat diminta masuk berjualan di dalam.

Dirut PD Pasar Anwar Sani Tarigan SE mengatakan pihaknya tidak punya kemampuan menghalangi pedagang berjualan di luar.  Terlebih Sabtu merupakan hari pekan, sehingga suasana begitu ramai.  Banyak petani dari dari kecamatan-kecamatan yang menjajakan sendiri hasil panennya di pasar. 

“Bagaimana solusinya, ini akan kita rapatkan lagi nanti, mungkin dengan Muspida juga,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Dairi Ir Benpa Hisar Nababan mengatakan, pedagang tidak bisa disalahkan dalam kondisi tersebut.  Diakui atau tidak, katanya, salah satu faktor penting penyebab kembali semrawutnya pasar Sidikalang ialah ketidaksiapan PD Pasar sendiri dalam mengelola pasar.

“Sebagai contoh, kios di dalam pasar itu banyak pemiliknya yang bukan pedagang, melainkan keluarga pejabat.  Informasi itu sudah banyak masuk kepada kita di DPRD.  Artinya banyak pedagang yang tidak punya kios sehingga mereka harus jualan di luar,” katanya.

Menurutnya, penertiban dan penataan pasar memang patut didukung, namun di sisi lain Pemkab Dairi juga mestinya melakukan persiapan matang.  “Artinya kepentingan pedagang jangan dinomorduakan, mestinya itu dipikirkan terlebih dahulu.  Selama itu tidak dilakukan, kita khawatir sampai kapanpun tidak akan berhasil konsep Pemkab itu,” jelasnya dan membandingkan cara sukses memindahkan pedagang yang ditempuh Joko Widodo saat menjabat Walikota Solo.

Dirut PD Pasar sendiri tidak membantah dan tidak membenarkan saat ditanya soal informasi yang menyebutkan banyak kios dimiliki keluarga pejabat, bukan pedagang.  “Tadinya kita berharap dengan penertiban ini, dengan masuknya semua pedagang ke dalam, kita bisa tahu mana-mana saja kios yang tutup dan pemiliknya bukan pedagang,” katanya.  Ia menegaskan, pemilik kios dapat dipastikan adalah mereka yang mempunyai KIP (semacam kartu pedagang).  Dalam prakteknya, saat proses pembangunan kios, tidak sedikit pedagang yang menjual KIPnya kepada orang lain.  (B4)

DIMUAT DI HARIAN SINAR INDONESIA BARU (SIB), MINGGU, 23 JUNI 2013, HALAMAN 6.