Kalangan Masyarakat Tanggapi Pendapat Wakil Ketua DPRD Dairi:

Kurang Harmonisnya Hubungan Eksekutif-Legislatif Lebih Disebabkan Perilaku Anggota DPRD Sendiri

Sidikalang (SIB)

            Kurang harmonisnya hubungan eksekutif dan legislatif di Dairi sejak setahun terakhir ini bukanlah karena kesalahan eksekutif (Pemkab Dairi), namun lebih disebabkan oleh perilaku anggota DPRD sendiri.  Eksekutif selama ini terlihat begitu aktif melakukan pendekatan-pendekatan kepada legislatif untuk menyelesaikan tugas-tugas pembahasan anggaran secara bersama, namun respons anggota dewan tidak seperti yang diharapkan, sehingga pembahasan RAPBD dan RPAPBD menjadi tersendat.

            Demikian salah satu kesimpulan pendapat Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Dairi Mangoloi Sihombing, Ketua KNPI Dairi Eddy Pasi, Ketua MPI Saut Kudadiri, Sekretaris DPD Pemuda Muhammadyah Mantra Solin, Pengurus Depicab Soksi Lambas Sianturi dan Pengurus Himpak Dairi Rahmat Ujung, kepada wartawan, Jumat (1/11) di Sidikalang. 

Mereka menanggapi pendapat Wakil Ketua DPRD Dairi Ir Benpa Hisar Nababan yang dimuat di SIB, Jumat  1 November 2013 halaman 6.  Benpa sebelumnya mengatakan, hubungan eksekutif dan legislatif di Dairi yang sejak setahun terakhir ini terbilang kurang harmonis, mestinya segera diperbaiki atau ditata ulang.  Kabupaten Dairi tidak akan bisa maju jika eksekutif dan legislatifnya tidak bisa bekerja sama secara sinergis.  Karenanya, jika kondisi itu dibiarkan berlarut-larut akan menyebabkan kerugian yang besar bagi masyarakat secara luas.

Menurut Eddy, masyarakat melihat dan tahu apa yang terjadi dalam hubungan eksekutif dan legislatif selama ini.  Kalau mau jujur, kata kelima narasumber secara senada, anggota dewan mestinya “malu” karena kinerja mereka masih jauh dari harapan dan keinginan masyarakat. 

Yang sering didengar masyarakat adalah berita tentang absennya banyak anggota dewan untuk menghadiri rapat-rapat pembahasan anggaran sehingga anggaran tidak bisa ditetapkan, atau juga berita tentang rajinnya wakil rakyat study banding ke luar provinsi meski tidak pernah terlihat manfaatnya.

“Kita melihat banyak anggota dewan lebih mengedepankan ego dalam pembahasan-pembahasan anggaran, akibatnya kepentingan rakyat luas yang terabaikan.  Suka tidak suka tapi itulah faktanya,” kata Mantra.

Sering terjadi anggota dewan menyanggupi hadir dalam rapat bila “kepentingannya” diakomodir, jadi di sini kita lihat adanya transaksional, kata mereka.

            Sihombing menyatakan setuju jika ketidakharmonisan hubungan eksekutif dan legislatif harus diperbaiki, namun mestinya yang lebih aktif memperbaikinya tentunya pihak yang selama ini lebih banyak melakukan tindakan yang menyebabkan hubungan tersebut menjadi renggang.  (B4)