Keberangkatan Anggota DPRD Dairi ke Solo dan Sleman untuk Kunjungan Kerja Disayangkan

Sidikalang (SIB)

            Masyarakat Kabupaten Dairi menyayangkan keberangkatan 28 dari 30 anggota DPRD ke Solo Provinsi Jawa Tengah dan Sleman Provinsi DI Yogyakarta untuk kegiatan kunjungan kerja.  Kunjungan itu dinilai ironis karena situasi Dairi belum lagi sepenuhnya normal setelah Pilkada 10 Oktober, yang dibuktikan dengan masih disegelnya kantor DPRD oleh rakyat.  Semakin ironis lagi karena banyak anggota DPRD sendiri yang selama ini mengabaikan tugasnya dengan tidak mau menghadiri rapat-rapat pembahasan dan pengesahan anggaran.

            Demikian kesimpulan dari pendapat tokoh masyarakat Beria T Pakpahan, mantan anggota DPRD Dairi Benari Butar-butar dan Ketua Lembaga Investigasi Penyelamatan Asset Negara RI Dairi Kamiluddin Maha BBA yang ditanya wartawan secara terpisah, Rabu (23/10) di Sidikalang.

            Sejumlah 28 dari 30 anggota DPRD Dairi berangkat Selasa (22/10) dan Rabu (23/10), direncanakan kembali pada akhir pekan ini.  Namun tidak diketahui secara jelas apa agenda kunjungan tersebut sehingga tidak ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Dairi yang mendampingi mereka.  (SIB, Rabu 23/10, hal 6).

            Butar-butar mengatakan, keberangkatan anggota dewan ke luar provinsi sebetulnya menunjukkan kemunafikan mereka sendiri.  “Ini suatu bentuk kemunafikan, mereka hanya mementingkan diri sendiri, bukan kepentingan rakyat.  Kunjungan itu juga janggal karena banyak anggota dewan menolak menetapkan APBD Tahun Anggaran 2013, menolak menetapkan APBD Perubahan TA 2013, bahkan menggugat ke PTUN penetapan APBD 2013, tapi ketika giliran jalan-jalan, mereka yang paling rajin.  Padahal APBD itu menyangkut hakat rakyat banyak sehingga tidak disahkannya APBD atau PAPBD akan menyebabkan tersendatnya pembangunan,” paparnya.

            Menurut BT Pakpahan, saat ini ada kecenderungan anggota dewan sudah bertindak sesukanya saja seperti tidak ada lagi aturan.  “Tugas DPRD itu ialah menetapkan APBD, tapi mereka mengabaikannya.  Kalaupun misalnya mereka menolak anggaran, kan seharusnya dinyatakan dalam persidangan, bukan malah tidak mau menghadiri persidangan.  Dalam kondisi seperti itu, anggota DPRD study banding padahal jelas-jelas selama inipun tidak ada manfaatnya.  Ini sebenarnya memang cukup memprihatinkan,” ujarnya.

            Pakpahan berpendapat, sudah saatnya masyarakat Dairi kritis dan jeli dalam memilih wakil-wakilnya dalam Pemilu April 2014 nanti.  Dengan demikian, masyarakat tidak harus selalu kecewa dengan kinerja wakil rakyat.

            Sementara Maha menyayangkan keberangkatan anggota dewan itu.  “Kondisi Dairi belum lagi normal, kantor DPRD juga masih disegel rakyat dan rusak karena dilempari batu, tapi anggota dewan berangkat study banding yang nyata-nyata hasilnya tidak pernah jelas.  Ini makin parah lagi karena mereka selama ini menolak menetapkan APBD dan PAPBD, tapi ketika giliran jalan-jalan bertamengkan study banding, mereka paling antusias.  Ini merupakan langkah mundur,” jelasnya dan menambahkan, berdasarkan investigasinya diketahui dana masing-masing anggota dewan untuk kunker itu Rp 13 juta, bukan Rp 8 juta.

            Lebih lanjut Butar-butar, Pakpahan dan Maha mengatakan, memang benar kunjungan kerja merupakan hak anggota dewan, tapi itu harus dilakukan secara berimbang dan tidak membuat kecewa masyarakat karena mengabaikan kewajibannya.

            Ketua DPRD Dairi Delphi Ujung yang hendak dikonfirmasi, kemarin sore, tidak berhasil.  HPnya tidak aktif.  Sementara Sekretaris DPRD Dairi Wesly Manullang mengatakan anggota dewan berangkat dalam dua tim yakni 13 orang yang tergabung dalam komisi C dan 15 orang yang tergabung dalam komisi A dan B.   Mereka didampingi sejumlah staf DPRD, namun tidak ada dari SKPD karena agenda kunker juga tidak diketahui secara jelas. (B4)