Pku

Realisasi APBD Riau TA 2015 Hanya 64 Persen, SiLPA  Rp 3,5 Triliun

Fitra: Akibat Sistem Perencanaan Keuangan Buruk

Pekanbaru (SIB)

                Realisasi APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 hanya sekitar 64 persen sehingga menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) mencapai Rp 3,5 triliun.  SiLPA tersebut telah ditampung di anggaran pendapatan APBD Riau TA 2016 yang telah disahkan 16 Desember lalu.

                Pelaksana Tugas (PLt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman kepada pers, kemarin, mengakui rendahnya realisasi anggaran tersebut.  Ia mengatakan, sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Riau tercatat sangat rendah realisasi anggarannya sehingga total realisasi hanya sekitar 64 persen.

                Ketua Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Provinsi Riau Usman, Senin (4/1) kepada pers mengatakan, rendahnya realisasi anggaran sehingga SiLPA begitu tinggi itu terjadi akibat sistem perencanaan keuangan yang buruk.  Realisasi anggaran Provinsi Riau itu termasuk paling rendah di Indonesia. 

“Kenapa SiLPA APBD Provinsi Riau tahun 2015 begitu besar dansebenarnya ini bukan hanya 2015 tapi dari tahun ke tahun meningkat, ini karena sistem perencanaan keuangan buruk. Kenapa? karena memang pengesahan APBD saja sudah tidak sesuai jadwal. Sebenarnya di tingkat bawah disiplin waktu, yaitu mulai dari musrenbang tingkat desa, tingkat kabupaten.  Tapiketika sampai di tingkat provinsi pembahasan anggaran menjadi molor karena ada tarik ulur kepentingan antara eksekutif dan legislatif. Ditambah lagi proses pembahasan dan perencanaan itu tidak dilaksanakan dengan transparan, tidak partisipatif dan tidak melibatkan masyarakat sehingga kontrol dari masyarakat lemah dan mereka seenaknya saja,” papar Usman.

                Menurutnya,  SiLPA Provinsi Riau yang meningkat dari tahun ke tahunitu juga terjadi karena pagu anggaran di SKPD terlalu besar.  “Mereka (SKPD) tidak bisa mengukur kekuatan kekuangan yang mampu mereka laksanakan.  Bayangkan saja, APBD Perubahan Provinsi Riau Tahun 2015 disahkan pertengahan November 2015, itu kan seperti kerja gila. Siapa yang akan sanggup melaksanakan kegiatan pekerjaan di akhir tahun yang jumlahnya Rp 500 juta sampai 1 miliar, tak ada yang berani. Kemudian pagu anggaran yang besar itu tidak mampu diserap oleh pejabat, akhirnya yang dirugikan ya masyarakat. Ini bukan hanya di pemprov riau, tapi juga di kabupaten/kota  di Riau,” jelasnya.

Melihata fakta SiLPA Rp 3,5 triliun dan realisasi anggaran 64 persen itu, lanjutnya, bisa dikatakan pemerintah hanya melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat seremonial dan tidak ada hubungan langsung dengan masyarakat, misalnya lokakarya, seminar, sehingga akhirnya yang terserap hanya belanja pegawai, belanja rutin,  gaji pegawai dan tunjangan.

“Dari 63 persen lebih penyerapan APBD Riau TA 2015  itu bisa dipilah, untuk fisik berapa, untuk belanja langsung berapa, untuk belanja tidak langsung berapa. Kami melihat, tahun 2015 hampir tidak ada pembangunan. Artinya sistem perencanaan buruk sehingga harus ada perbaikan tata kelola keuangan provinsi secara menyeluruh dan komprehensif,” tandasnya.  (R22)