SPS
Ketua Harian SPS Pusat Kukuhkan Pengurus SPS Riau
* "Quality Jurnalism", Kunci Menghadapi Banyaknya
Tantangan Pers Saat Ini
Pekanbaru (SIB)
Ketua Harian Serikat Perusahaan Pers
(SPS) Pusat Admad Djauhar mengukuhkan pengurus SPS Cabang Riau periode
2016-2020, Jumat (3/6) di Gedung Daerah Riau Jalan Diponegoro Pekanbaru.
Pengurus yang dikukuhkan tersebut diketuai Zulmansyah Sekedang (Harian
Riau Pos), sekretaris M Hasbi (Be Magazine), bendahara Oberlin Marbun (Tabloid
Horas Plus) dan dilengkapi dengan bidang-bidang organisasi.
Djauhar sebelum mengukuhkan pengurus
tersebut mengatakan, sebagaimana aturan dan kebiasaan di SPS, yang bisa
melantik pengurus SPS Cabang adalah ketua umum SPS. "Perlu kami
sampaikan bahwa ketua umum kita Pak Dahlan Iskan sudah beberapa lama berada di
Amerika, mungkin juga sedang berada di pedalaman Amerika. Untuk itu, yang
kita lakukan hari ini adalah pengukuhan karena sesuai aturan main di SPS, yang
bisa melantik pengurus cabang adalah ketua umum. Nanti kita jadwalkan
agar pelantikan dilaksanakan di Jakarta saja, mungkin setelah Lebaran,"
ujarnya.
Dalam sambutannya usai
pengukuhan, ketua harian SPS mengatakan tantangan pers saat ini sudah semakin
berat. Salah satunya adalah perkembangan teknologi yang antara lain telah
melahirkan media sosial. Dalam perkembangannya, katanya, media sosial
bahkan "memberitakan" suatu peristiwa atau informasi hampir serupa
seperti yang ditampilkan media massa. "Yang membedakannya adalah
bahwa di media massa ada verifikasi, ada konfirmasi sebelum suatu informasi ditampilkan.
Selain itu penyajian berita oleh media massa tentu lebih berkualitas karena
sudah melalui proses pengolahan olah orang-orang pers," ujarnya.
Karena itu, lanjutnya, tidak
bisa tidak, hanya 'quality jusnalism' atau pers yang berkualitas saja yang akan
bisa bertahan menghadapi banyaknya tantangan pers saat ini. Ia juga
mengingatkan agar pers tidak melulu memuji-muji seorang kepala daerah sehingga
kepala daerah tersebut terlena. "Dan tiba-tiba kita semua tersentak
karena tiba-tiba gubernur, atau wali kota atau bupati yang tiap hari masuk
koran dengan berita yang baik-baik itu ternyata ditangkap KPK karena korupsi.
Kita tidak ingin seperti itu. Perusahaan pers tentu harus bermitra dengan
berbagai pihak, tapi juga harus tetap menjaga sikap kritis," jelas
Djauhar.
Turut hadir, pejabat dari Pemprov
Riau, Pemko Pekanbaru, Forkompinda, sejumlah pimpinan surat kabar dan undangan
lainnya. (F05)
Komentar
Posting Komentar